PENGETIAN DAN PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

NAMA : DWI LARASATI

KELAS : 3EA19

NPM :12215043

PENGETIAN DAN PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

Pengertian Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu :
a.  Perorangan, yaitu orang yang sukarela menjadi anggota koperasi.
b. Badan hokum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

DEFINISI KOPERASI
Definisi Koperasi menurut ILODalam definisi ILO terdapat 6 elemenyang dikandung dalam koperasi, yaitu :

·                     Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

·                     Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

·                     Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

·                     Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis

·                     Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

·                     Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimban2. 

·                     Definisi Koperasi menurut Chaniago Drs. Arifinal Chaniago (1984)dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “ Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

·                     Definisi Koperasi menurut Dooren

Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Disini Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan hokum.

·                     Definisi Koperasi menurut Hatta

Definisi koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

·                     Definisi Koperasi menurut Munkner
Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata - mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong - royong.

·                     Definisi UU No.25 / 1992
Koperasi adalaah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi
Berdasarkan UU No. 25 tahun1992 tentang Perkoperasian pasal 3, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

 Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip Munkner
Hans H. Munkner menyajikan 12 prinsip 

1.            Keanggotaan bersikap sukarela

2.            Keanggotaan terbuka

3.            Pengembangan anggota

4.            Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

5.            Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis

6.            Koperasi sebagai kumpulan orang-orang

7.            Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak di bagi

8.            Efisiensi ekonomi dan perusahaan koperasi

9.            Perkumpulan dengan sukarela

10.          Kebebasan dalam menggambil keputusan dan penetapan tujuan

11.          Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

12.          Pendidikan anggota

Prinsip Rochdale
Adapun unsur-unsur koperasi Rochdale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut:

1.            Pengawasan secara demokratis (democratic control)

2.            Keanggotaan yang terbuka ( open membership)

3.            Bunga atas modal di batasi ( a fixedor limited interest on capital)

4.             Pembagian SHU sebanding dengan jasa masing-masing anggota (the distribution of surplus in devidend to the members in proportion to their purchases)

5.            Penjualan sepenuhnya dengan tunai ( trading strictly on a cash basis)

6.            Barang yang di jual harus asli dan tidak di palsukan ( selling only pure and anadulterated goods)

7.            Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi ( providing the education of the members in cooperative principles)

Netral terhadap politik dan agama ( political and religious neutrality)

Prinsip Reiffeisen
Freidrich William Reiffeisen (1818-1888) adalah walikota Flammershelt di Jerman. Prinsip reiffeisen adalah sebagai berikut:

1.            Swadaya

2.            Daerah kerja terbatas

3.            SHU untuk cadangan

4.            Tanggung jawab anggota tidak terbatas

5.            Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

6.            Usaha hanya kepada anggota

7.            Keanggotaan berdasarkan watak, bukan uang 

Prinsip Herman Schulze
Di Delitzsch Jerman seorang ahi hukum bernama Herman Schulze (1800-1883) tertarik untuk memperbaiki kehidupan para pengusaha kecil seperti pengrajin, wirausahawan industri kecil, pedagang eceran dan usaha-usaha lainnya. Inti dari prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut:

1.            Swadaya

2.            Daerah kerja tak terbatas

3.            SHU untuk cadangan dan dibagikan untuk karyawan

4.            Tanggung jawab anggota terbatas

5.            Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

6.            Usaha tidak terbatas tidak hanya kepada anggota

Prinsip ICA
Sidang ICA di wina pada tahu 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi di rinci sebagai berikut:

1.            Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang di buat-buat ( open and voluntarily membership)

2.            Pemimpin yang demokratis atas dasar satu orang satu suara (democratic control – one member one vote)

3.            Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada (limited interest of capital)

4.            SHU di bagi 3: sebagai usaha cadangan, sebagian untuk masyarakat, sebagian dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing

5.            Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus (promotion of education)

6.            Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun international (intercooperative network)

Prinsip koperasi indonesia versi UU No. 12 tahun 1967

1.            Sifat keanggotaan sukarela dan terbatas dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

2.            Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi

3.            Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing

4.            Adanya pembatasan modal dan bunga

5.            Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

6.            Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

7.            Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percara pada diri sendiri

Prinsip koperasi indonesia versi UU No. 25 tahun 1992
Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 dan yang berlaku pada saat ini di indonesia adalah sebagai berikut:

1.            Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2.            Pengelolaan dilakulan secara demokratis

3.            Pembagian SHU di lakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

4.            Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

5.            Kemandirian

6.            Pendidikan perkoperasian

7.            Kerja sama antar koperasi

​DAFTAR PUSTAKA

https://mujibridwan93.wordpress.com/2013/10/23/pengertian-dan-prinsip-koperasi/
http://www.scribd.com/doc/49312434/BAB-II-koperasi
http://rahmanelieser.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi.html